Upaya Merusak Akal Sehat

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Opini
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Merusak akal sehat adalah bentuk lain upaya pem­bo­dohan. Jika upaya merusak akal sehat publik dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, negara dan se­mua elemen komunitas bangsa ini tidak boleh tinggal diam. Upaya pembodohan dengan stra­tegi merusak akal sehat pu­blik itu harus dihentikan demi masa depan daya saing generasi milenial.

Upaya merusak akal sehat publik belakangan ini dirasakan cukup intens. Aktor intelektual dari upaya ini tentu saja bukan sosok yang berpendidikan rendah. Strategi merusak akal sehat publik dirancang oleh mereka yang well educated atau berpendidikan tinggi. Mereka yang paham psikologi ma­syarakat dan tahu bagaimana caranya bisa menggoreng atau mengaduk-aduk emosi banyak orang.

Baik melalui cara menjejali ruang publik dengan informasi palsu, berita bohong, menjungkirkbalikan kebenaran dan kesalahan, hingga mendorong dan membangun kebencian karena alasan perbedaan latarbelakang, asal-usul dan hingga beda keyakinan. Ada kekhawatiran bahwa para perusak akal sehat ini ditunggangi kepentingan asing yang ingin melihat NKRI porak poranda.

Sebagaimana telah disaksikan atau disimak banyak orang, aksi merusak akal sehat publik ini melibatkan berbagai kalangan sesuai dengan ka­pasitas keilmuannya masing-masing. Tak ketinggalan adalah mereka yang ber­predikat ahli ekonomi. Misal­nya, pemahaman tentang ke­berhasilan menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia misalnya, pun dijungkirbalikan.


Penguasaan itu dinilai sebagai sebuah kesalahan dan kebodohan, karena diasum­si­kan bahwa Freeport Indonesia akan bisa dimiliki dengan gratis saat kontraknya tidak diperpanjang.Pengertian ini yang coba ditanamkan ke publik. Perusak akal sehat tidak berani menjelaskan bahwa Freeport Indonesia itu adalah entitas bisnis dengan catatan kinerja yang tak mungkin dihapus begitu saja.

Freeport tak sekadar menambang, tetapi dia datang membawa teknologi pe­nambangan terkini. Kalau kontraknya diputus begitu saja dan Free­port dibiarkan pergi, bagaimana masa depan kegiatan penambangan di sana? Apakah para perusak akal sehat itu bisa menyediakan teknologi penambangan yang lebih canggih dari milik Freeport McMoran?


Nilai tukar valuta yang pasti akan selalu fluktuatif karena mekanisme pasar, ditunggangi sedemikian rupa untuk melahirkan analisa dan pernyataan yang menakut-nakuti publik. Hal itu terlihat ketika rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS. Sebaliknya, ketika rupiah terapresiasi, mereka bungkam. Begitu pula dalam kasus utang luar negeri. Para perusak akal sehat sangat minim membahas pemanfaatan utang. Mereka lebih mengedepankan isu tentang volume utang luar negeri.

Urgensi dari percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur pun di­jungkirbalikan agar publik gagal paham. Sudah barang tentu penggunaan utang luar negeri untuk membangun infrastruktur pun dipersalahkan. Bagi perusak akal sehat, pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur di semua daerah tidak penting-penting amat. Dengan fakta bahwa pembangunan ragam infrastruktur di berbagai pulau dan daerah tampak dipercepat, tentu karena pemerintah ingin menghilangkan kesan ketimpangan itu demi kokohnya NKRI, sekarang dan di masa depan.

Selain itu, infrastruktur di dae­rah terpencil sekali pun me­mang harus didahulukan un­tuk menopang aktivitas perekonomian masyarakat. Tidak ada investasi yang akan masuk jika sebuah daerah tidak punya ruas jalan yang memadai, minim tenaga listrik dan telekomunikasi, tidak ada jembatan atau tidak ada pelabuhan.

Perlawanan Bersama

Ekses dari upaya merusak akal sehat publik tak jarang diterima aparat penegak hukum. Mereka sering dituduh melakukan kriminalisasi terhadap pendakwah agama yang terbukti melanggar hukum. Salah dan benar dijung­kirbalikan sedemikian rupa. Tak hanya itu, presiden pun dikenai berbagai tuduhan tanpa disertai bukti yang akurat dan legal. Dan, ternyata, tidak sedikit yang percaya dengan se­gala sesuatu yang dituduhkan kepada presiden itu. Seseorang yang tidak bersalah dituduh bersalah, dan orang lain dipaksa untuk mempercayai kebenaran tuduhan itu.

Kecenderungan ini harus dihentikan. Upaya pem­bo­doh­an atau merusak akal sehat juga harus dipahami sebagai bentuk lain dari penindasan. Sudah ba­rang tentu melanggar prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM). Karena itulah negara dan juga berbagai elemen war­ga bangsa jangan tinggal diam. Tak cukup hanya dengan ber­sikap menolak, tetapi upaya me­ru­sak akal sehat itu harus di­lawan dengan pendekatan yang sangat tegas, sebab ne­gara harus melindungi rakyat dari upaya pembodohan yang dilakukan oleh siapa pun.


Harus dibangun kesadaran bersama untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menolak informasi, hasutan, dan ujaran yang merusak akal sehat. Dalam menyikapi setiap persoalan, publik didorong agar hendaknya tetap berpatokan pada fakta dan informasi resmi yang akurat, serta penjelasan dari institusi atau figur yang kompetensinya sudah teruji.

 

Di tengah tingginya in­ten­sitas lalu lintas informasi dan banjir pernyataan di ruang publik saat ini, setiap individu atau komunitas dituntut untuk lebih mengutamakan rasionalitas dan objektivitas ber­dasarkan fakta dan informasi yang sah dan akurat, atau pen­jelasan yang bersumber dari pihak yang paling berkompeten. Jangan terperangkap pada subjektivitas, karena subjektivitas tak jarang menyebabkan munculnya perilaku dan pola pikir irasional.

Ajakan dan imbauan ini hendaknya bisa bergema di setiap ruang publik karena upa­ya merusak akal sehat publik akhir-akhir ini dilakukan se­cara terorganisasi dan ber­ke­lanjutan. Upaya merusak akal sehat itu dilakukan melalui strategi membanjiri ruang pu­blik dengan berita bohong, informasi palsu plus sejumlah sensasi atau tindakan kontroversial.

Mereka yang terus coba merusak akal sehat masyarakat itu sudah gelap mata akibat nafsu mendapatkan materi dan kekuasaan. Sekali lagi, mereka kelompok terdidik yang ingin meng­halalkan segala cara untuk menggapai tujuannya. Mereka sadar sedang bekerja membodohi orang banyak, termasuk menargetkan puluhan juta generasi milenial, tetapi tetap saja mereka tidak peduli.

Mengacu pada keprihatinan itulah semua elemen masyarakat hendaknya tergerak un­tuk menolak informasi, hasutan, dan ujaran yang merusak akal sehat. Dalam menyikapi setiap persoalan, publik hendaknya tetap berpatokan pada fakta dan informasi resmi yang akurat, serta penjelasan dari institusi atau figur yang kompetensinya sudah teruji.  (Bambang Soesatyo Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Kepala Badan Bela Negara FKPPI)

Artikel ini sebelumnya dimuat di Koran Sindo pada Senin 4 Maret 2019 dengan judul "Upaya Merusak Akal Sehat"
https://nasional.sindonews.com/read/1383687/18/upaya-merusak-akal-sehat-1551644338