21
Sen, Okt
107 New Articles

Presiden Jokowi (ANTARA)

Jakarta 22/8-- Rencana pemerintah memfokuskan RAPBN 2020 pada peningkatan kualitas SDM, sebagai upaya melesatkan daya saing nasional mendapat apresiasi dari sejumlah Anggota DPR RI. "Kami menyambut baik strategi anggaran pemerintah itu," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Siti Masrifah, dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut Siti Masrifah, untuk program pengembangan SDM, rencananya akan dialokasikan ke beberapa pos yang dianggap penting, seperti dana pengembangan pendidikan nasional, dana abadi penelitian, dan juga tambahan inisiatif baru yaitu dana alokasi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi.

Fraksi PKB, lanjutnya, memandang kebijakan fiskal tahun 2020 yang bertemakan APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM harus dikawal, dan dipastikan telah direncanakan dan disusun oleh pemerintah dengan misi menegakkan keadilan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Achmad Hatari menyatakan, RAPBN 2020 yang diusulkan oleh pemerintah harus lebih memperhatikan peningkatan SDM yang lebih sehat, tangguh dan mampu bersaing di dunia internasional.

Achmad menyampaikan dalam merealisasikan rencana peningkatan SDM tersebut dibutuhkan kerja sama dan kerja keras yang jauh lebih baik dari semua pihak antara pemerintah hingga DPR RI.

Ia juga mengutarakan harapannya pemerintah harus lebih efektif dalam mengelola RAPBN 2020, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan SDM adalah aset yang tidak ternilai harganya terutama karena bangsa ini juga memiliki bonus demografi yang perlu untuk dimanfaatkan secara optimal.

"SDM adalah aset yang tidak ternilai harganya. Tak seperti Jepang maupun negara lainnya yang saat ini tengah menghadapi krisis demografi, Indonesia justru diuntungkan dengan bonus demografi yang semakin meningkat," kata Bambang Soesatyo.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap visi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sumber daya manusia.

Hal tersebut, lanjutnya, dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi pada periode awal 2020-2030, dilanjutkan 2030-2040.

"Jumlah penduduk produktif berusia 15-64 tahun lebih besar, diprediksi sekitar 52 persen, dibanding usia nonproduktif di  bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun," ucap Bamsoet.

Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan besarnya jumlah penduduk usia produktif harus dibekali dengan kemampuan SDM yang mumpuni.

Bambang mengingatkan, jika tidak maka ke depannya bonus demografi tersebut bukan menjadi berkah, tetapi dapat menjadi bencana.

"Persiapannya harus dimulai sejak saat ini. Mengingat bonus demografi tersebut diprediksi akan berakhir pada akhir 2040, di mana jumlah penduduk lansia Indonesia akan bertambah 19 persen hingga 2045," ujarnya. (Antara)

 

Erma Suryani Ranik (NET)

Jakarta 13/6 -- Komisi III DPR akan meminta penjelasan dari Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, soal pengamanan demonstrasi dan kericuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019. "Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri, pada 19 Juni. Ini bagian dari tugas pengawasan Komisi III dengan mitra kerjanya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6).

Fadli Zon (NET)

Jakarta, 19/12 - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, DPR selalu konsisten dalam menyuarakan isu Palestina di berbagai forum internasional karena rakyat Indonesia sejak dahulu selalu mendukung kemerdekaan Palestina dari negara Israel.

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong (NET)

Padang 28/2 --- Komisi VIII DPR RI berencana meninjau daerah yang terdampak langsung gempa bumi yang melanda Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Gempa bumi yang melanda Solok Selatan pada Kamis (28/2) merusak 479 rumah di tiga kecamatan, yakni Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, dan Sangir Batang Hari.

Jakarta 3/12 (Parlementaria)—Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menaruh tumpuan besar kepada para calon Ketua Umum yang maju dalam Musyawarah Nasional Pengurus Besar Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Munas PB PERBAKIN) XVIII yang diselenggarakan pada ‪1-2 Desember 2018‬.

Jazuli Juwaini (NET)

Jakarta, 8/2  - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan alasan fraksinya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, salah satunya definisi kekerasan seksual di RUU tersebut tidak fokus dan melebar. "Kita butuh undang-undang yang tegas dan komprehensif yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa bukan dengan peraturan yang ambigu dan dipersepsi kuat berangkat dari paham/ideologi liberal-sekuler yang sejatinya bertentangan dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Edhy Prabowo (NET)

Palembang, 30/1 - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan, perlu aturan khusus dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan rakyat supaya hutan tetap lestari. Selama ini banyak kepentingan dalam pemanfaatan hutan, sehingga rakyat belum dapat memanfaatkannya secara maksimal, kata anggota DPR RI utusan Sumsel itu, di Palembang, Rabu (30/1/2019).

Ketua DPR Bambang Soesatyo – kompas

Jakarta 30/11 (Parlementaria.asatunews.co.id)—Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan dorongan kepada BPJS Kesehatan memperbaiki sistem manajemen yang selama ini banyak menimbulkan defisit, sehingga tidak dapat melunasi tagihan-tagihan dari rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, jika terjadi penyimpangan harus dikenakan sanksi agar tidak terulang kembali.