05
Jum, Mar
160 New Articles

Ahmad Sahroni

Jakarta 21/7-- Wakil Ketua Komisi III DPR dari NasDem  Ahmad Sahroni minta penegak hukum focus mencari dan menangkap Djoko Tjandra yang disebut-sebut berada di Malaysia hingga memproses buronan tersebut. Sahroni mengajak publik ikut mengawasi proses hukum Djoko Tjandra agar tidak melenceng dan keputusannya bisa segera dieksekusi.

Azis Syamsuddin

Jakarta 18/7-- Komisi III bersurat ke pimpinan dewan untuk melakukan RDP gabungan dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkumham terkait adanya dokumen surat jalan buronan Joko Tjandra. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan alasan belum menandatangani surat permohonan Komisi III itu.

Dyah Roro Esti Widya Putri (NETRAL)

Jakarta 9/4-- Konektivitas jaringan kelistrikan di Asia Pasifik harus secara optimal memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT), tegas Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti Widya Putri di forum webinar 7th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) dengan tema Enhancing Power Grid Connectivity to Achieve Affordable and Clean Energy for All, Rabu (8/4/2020).

Presiden Jokowi (ANTARA)

Jakarta 22/8-- Rencana pemerintah memfokuskan RAPBN 2020 pada peningkatan kualitas SDM, sebagai upaya melesatkan daya saing nasional mendapat apresiasi dari sejumlah Anggota DPR RI. "Kami menyambut baik strategi anggaran pemerintah itu," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Siti Masrifah, dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut Siti Masrifah, untuk program pengembangan SDM, rencananya akan dialokasikan ke beberapa pos yang dianggap penting, seperti dana pengembangan pendidikan nasional, dana abadi penelitian, dan juga tambahan inisiatif baru yaitu dana alokasi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi.

Fraksi PKB, lanjutnya, memandang kebijakan fiskal tahun 2020 yang bertemakan APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM harus dikawal, dan dipastikan telah direncanakan dan disusun oleh pemerintah dengan misi menegakkan keadilan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Achmad Hatari menyatakan, RAPBN 2020 yang diusulkan oleh pemerintah harus lebih memperhatikan peningkatan SDM yang lebih sehat, tangguh dan mampu bersaing di dunia internasional.

Achmad menyampaikan dalam merealisasikan rencana peningkatan SDM tersebut dibutuhkan kerja sama dan kerja keras yang jauh lebih baik dari semua pihak antara pemerintah hingga DPR RI.

Ia juga mengutarakan harapannya pemerintah harus lebih efektif dalam mengelola RAPBN 2020, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan SDM adalah aset yang tidak ternilai harganya terutama karena bangsa ini juga memiliki bonus demografi yang perlu untuk dimanfaatkan secara optimal.

"SDM adalah aset yang tidak ternilai harganya. Tak seperti Jepang maupun negara lainnya yang saat ini tengah menghadapi krisis demografi, Indonesia justru diuntungkan dengan bonus demografi yang semakin meningkat," kata Bambang Soesatyo.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap visi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sumber daya manusia.

Hal tersebut, lanjutnya, dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi pada periode awal 2020-2030, dilanjutkan 2030-2040.

"Jumlah penduduk produktif berusia 15-64 tahun lebih besar, diprediksi sekitar 52 persen, dibanding usia nonproduktif di  bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun," ucap Bamsoet.

Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan besarnya jumlah penduduk usia produktif harus dibekali dengan kemampuan SDM yang mumpuni.

Bambang mengingatkan, jika tidak maka ke depannya bonus demografi tersebut bukan menjadi berkah, tetapi dapat menjadi bencana.

"Persiapannya harus dimulai sejak saat ini. Mengingat bonus demografi tersebut diprediksi akan berakhir pada akhir 2040, di mana jumlah penduduk lansia Indonesia akan bertambah 19 persen hingga 2045," ujarnya. (Antara)

 

Erma Suryani Ranik (NET)

Jakarta 13/6 -- Komisi III DPR akan meminta penjelasan dari Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, soal pengamanan demonstrasi dan kericuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019. "Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri, pada 19 Juni. Ini bagian dari tugas pengawasan Komisi III dengan mitra kerjanya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6).

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong (NET)

Padang 28/2 --- Komisi VIII DPR RI berencana meninjau daerah yang terdampak langsung gempa bumi yang melanda Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Gempa bumi yang melanda Solok Selatan pada Kamis (28/2) merusak 479 rumah di tiga kecamatan, yakni Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, dan Sangir Batang Hari.

Dewi Aryani (BBCO)

Jakarta 13/4--   Anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) DPR RI Dewi Aryani menyatakan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 memperkuat kewenangan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 Letjen TNI Doni Monardo, dalam menangani wabah ini di seluruh Indonesia.

Jazuli Juwaini (NET)

Jakarta, 8/2  - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan alasan fraksinya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, salah satunya definisi kekerasan seksual di RUU tersebut tidak fokus dan melebar. "Kita butuh undang-undang yang tegas dan komprehensif yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa bukan dengan peraturan yang ambigu dan dipersepsi kuat berangkat dari paham/ideologi liberal-sekuler yang sejatinya bertentangan dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Artikel Selanjutnya...

Halaman 1 dari 2