31
Min, Mei
182 New Articles

Bamsoet: Perlu Payung Hukum bagi Kolaborasi dan Sinergi Pusat dan Daerah Tanggulangi Bencana

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 24 Jam
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 3/3 -- Kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat diperlukan dalam penanganan bencana, seperti penanggulangan banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan sejumlah daerah lainnya yang terdampak bencana, sehingga perlu aturan atau payung hukum untuk mengatur pembagian peran dalam penanggulangan bencana.


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, bahwa payung hukum bagi kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus ada, agar penanganan bencana, seperti banjir maupun longsor, dapat ditanggulangi secara bersama, baik pusat maupun daerah, termasuk dalam penyusunan anggaran mengenai bencana agar tidak ada lagi daerah yang kekurangan anggaran dalam penanggulangan bencana.


"Pemerintah diharapkan dapat menetapkan Peraturan Presiden untuk kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama kelembagaan terkait," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyebutkan bencana yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi maupun cuaca ekstrem, melainkan dikarenakan adanya perubahan fungsi lahan, yaitu daerah resapan atau kawasan hijau sudah beralih fungsi dan sempir, perubahan vegatasi, perubahan ekosistem, hingga perubahan iklim yang menyebabkan permukaan air laut terus naik, serta penurunan permukaan tanah.

"Oleh karena itu pentingnya peran dari seluruh stakeholders bersama seluruh komponen masyarakat untuk saling berintegrasi melalui satu formulasi dengan birokrasi yang sederhana, dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak bencana yang ditimbulkan, sehingga bencana dapat segera diatasi," tambahnya.

Bamsoet juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya banjir di sejumlah wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama masyarakat untuk dapat memperbaiki sistem drainase, memperluas daerah kawasan hijau, melakukan reboisasi, dan membangun sumur resapan di setiap  daerah. ****