21
Rab, Agu
168 New Articles

Ketua DPR Dorong Kemenkes Cek Data Riil Gizi Buruk di Papua

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (NET)

Indonesia 24 Jam
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 28/1 --- Sepanjang tahun 2018 Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua menyebutkan terdapat 1.321 kasus gizi buruk dari sejumlah puskesmas dan sepanjang Januari 2019 hingga saat ini tercatat 17 kasus gizi buruk di Jayapura, serta Indonesia yang masih berada di peringkat tinggi untuk gizi buruk (data Global Nutrition Report 2018 dari Unicef). Untuk itu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan dorongan kepada  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinkes setempat untuk rutin melakukan pengecekan terhadap seluruh puskesmas maupun layanan kesehatan yang ada, guna mengetahui data riil jumlah kasus gizi buruk.

"Kemenkes bersama Dinkes setempat untuk memberikan penyuluhan kepada setiap tenaga medis untuk meningkatkan kesadaran dalam melaporkan temuan gizi buruk dan aktif untuk turun langsung ke lapangan memantau kondisi anak," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Senin (28/2/2019).

Kemenkes bersama Dinkes setempat juga didorong untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola makan yang sehat empat sehat lima sempurna, makanan bergizi bagi ibu hamil, pentingnya memeriksakan anak secara rutin ke Pos Pelayanan Terpadu (posyandu), pola hidup yang bersih dan sehat, pelayanan kesehatan yang tersedia, serta dampak dari gizi buruk terutama kepada anak-anak, mengingat kekurangan gizi pada anak berusia 0-24 bulan, akan berpengaruh menetap dan berpotensi menimbulkan penyakit degeneratif, seperti hipertensi, penyakit jantung, atau stroke.

"Kemenkes agar segera mengirimkan bantuan kesehatan, baik obat-obatan maupun tenaga medis, terutama ke daerah-daerah yang masih sulit terjangkau," tambah Ketua DPR.

Diharapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kemenkes agar  melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki kasus gizi buruk, agar dapat mempermudah pengiriman bantuan, baik berupa kebutuhan pokok dan susu bagi penderita gizi buruk, agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Kemenkes juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan gizi, mengingat hingga saat ini pembangunan gizi masih belum optimal karena baru 32 persen puskesmas yang memiliki tenaga gizi, serta mengoptimalkan gerakan Posyandu seperti dalam memonitor tumbuh kembang anak dan pemberian makanan bergizi (susu dan bubur kacang hijau) kepada balita.


"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memastikan ketersediaan air bersih di seluruh Indonesia, agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk di daerah yang masih sulit terjangkau, mengingat mengonsumsi air bersih merupakan salah satu faktor dalam pola hidup sehat dan sebagai salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya gizi buruk," demikian Ketua DPR. ***