23
Sab, Nov
105 New Articles

Mengapa APLI Ada dalam Pusaran Kasus QNet?

AKBP M Arsal Sahban

Indonesia 24 Jam
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lumajang 6/11--- Sebuah perusahaan penjualan langsung untuk mendapatkan izin SIUPL (surat izin usaha perdagangan langsung) terlebih dahulu harus mendapatkan verifikasi dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). 

QNet sudah cukup lama menjalankan usahanya di Indonesia, bukan hitungan tahun tapi sudah puluhan tahun. Banyak korban berjatuhan di Indonesia, bahkan banyak yang sampai menjual sapi, menjual sawah maupun menjual harta benda satu-satunya yang mereka miliki. 

Perusahaan QNet sebagai money games bukan hanya terjadi Indonesia tapi juga ramai diprotes di India dan di beberapa negara lainnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana mereka lolos verifikasi dari APLI?

Sebenarnya APLI pernah memanggil PT QN International Indonesia pada tahun 2017, karena dugaan pelanggaran kode etik. Tapi kenyataannya PT QNII tetap berjalan sampai saat ini, tanpa tersentuh hukum. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengawasan dan pembinaan yg dilakukan APLI? Bukankah itu menjadi tugas dan tanggung jawab APLI?

Perlu diketahui Tim Cobra Polres Lumajang telah mengungkap sindikat ‘white collar crime’ dalam bisnis QNet yang dijalankan oleh tiga perusahaan yaitu  PT QN International Indonesia, PT Amoeba Internasional, dan PT Wira Muda Mandiri. Mengapa APLI ada dala  pusaran kasus QNet?, tentu kita harus menunggu penyidikan yang dilakukan oleh Tim Cobra Polres Lumajang. 

 "Saya sudah banyak berkomunikasi dengan Ketua APLI yakni Bapak Kany Soemantoro di mana saya mempertanyakan beberapa poin pelanggaran yang dilakukan oleh PT QNII. Banyak sekali pelanggaran kode etiknya, bahkan bukan lagi pelanggaran tapi PT QNII sudah melakukan kejahatan bisnis. Contohnya seperti produk Amezcua Cakra, dan Amezcua Geometri yang diklaim sebagai alat kesehatan, tapi ternyata tidak memiliki izin edar dari Kemenkes. Selain itu PT QNII tidak memiliki kontrak distribusi eksklusif dari pemilik merk yang jelas-jelas melanggar Permendag. Sistem binari yang mereka jalankan pun tidak terdaftar di Kemendag, juga nomor rekening dari PT QNII yang tak di publish ke khalayak umum," ujar Kapolres Lumajang AKBP M Arsal Sahban di Lumajang,  Rabu (6/11/2019).

"Tapi sejauh ini saya masih belum melihat APLI mengeluarkan PT QNII dari keanggotaan asosiasi APLI. Saya tak tahu prosedur apalagi yang harus ditunggu untuk mengeluarkan perusahaan tersebut dari dalam asosiasi. Yang jelas, korban akan terus berjatuhan jika perusahaan tersebut tetap berjalan. Tentu kita wajib bertanya kepada APLI, bagaimana langkah pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang masuk ke dalam asosiasinya. Karena kalau pengawasan dan pembinaan tidak dijalankan dengan benar, maka korban masyarakat kecil akan terus berjatuhan. Kita ketahui saat ini sangat banyak korban QNet yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah korbannya mungkin mencapai ratusan ribu, hal inilah yang menjadikan sebuah pertanyaan besar di mana tanggung jawab APLI saat ini?" ungkap Arsal.

Dipaparkan, “Sampai sekarang saya masih berpikir keras, apa alasan sesungguhnya APLI tidak mengeluarkan PT QNII dari keanggotaan APLI. Karena fakta-fakta sudah sangat
terang benderang kalau mereka menjalankan bisnis yang melanggar kode etik dan perundang-undangan RI.”

“Sebenarnya APLI jauh lebih mudah bila mau membuktikan kalau  PT QNII tidak menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis, karena yang aktif membuktikan adalah pelaku usahanya sendiri. APLI tinggal minta dokumen-dokumen yang diperlukan. seperti apakah PT QNII ada kontrak distribusi eklusif dari pemilik merek? Apakah ada kontrak sebagai mitra usaha antara PT QNII dan PT.l Amoeba? Kenapa ada sistem marketing plan yang di jalankan oleh PT.l QNII di Indonesia yang tidak sesuai dengan yang mereka daftarkan di APLI? Bagi saya, tidak terlalu sulit melihat pelanggaran yang dilakukan oleh PT QNII," tambah Arsal.

“Saya tentu akan menyidik persoalan ini sampai akar-akarnya. Saya tidak segan-segan menyidik pihak-pihak yang memiliki peran di sini. Pihak-pihak yang turut serta memudahkan mereka menjalankan bisnis haramnya. Termasuk pihak-pihak yang memberikan izin tapi sebenarnya dia tahu kalau perusahaan ini menjalankan bisnis yang melanggar aturan per undang-undangan," demikian Arsal.

Ada pun beberapa pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PT QN International Indonesia, sebagai berikut :

1. Produk Amezcua Cakra dan Amezcua Geometri  tidak ada izin edarnya dari Kementerian Kesehatan. Sangat jelas kalau mereka mengklaim kalau itu adalah alat kesehatan.

2. Mereka tidak punya kontrak distribusi ekslusif dari pemilik merek. Hal ini melanggar  Permendag.

3. Sistem binari yang mereka jalankan tidak terdaftar di Kemendag. 

4. Nomor rekening PT QNII tidak ada sama sekali yg dipublish. (hal jelas adanya mensrea/niat jahat).

5. Barang yang ada digudang PT QNII di Jakarta saat digeledah hanya ada 12 item, padahal di websitenya ada ratusan produk. (ini membuktikan adanya mens rea/niat jahat).

6. Para member menerima barang lebih dari 4 bulan bahkan banyak yang  tidak menerima sama sekali. Hal ini melanggar kode etik tentang aturan pengiriman barang. (membuktikan adanya  mensrea/niat jahat)

7. Staterkit sama sekali tidak ada di Kantor PT QNII, dan juga tidak ada staterkit yang diterima oleh member. Alasannya dari PT QNII cukup diprint saja di website. Pertanyaannya, kemana uang pendaftaran Rp150 ribu sebagai pengganti staterkit. (menjelaskan adanya mensrea).

8. Semua member terbukti masuk ke dalam sistem QNet (nama brand PT QNII). Jadi tidak bisa alasan kalau Amoeba punya sistem sendiri. Kalau hanya Amoeba yang dihukum, PT QNII akan dengan mudah ganti baju, karena sistemnya ada di PT QNII.

9. APLI sudah pernah menegur PT QNII tahun 2017, yang intinya APLI meminta PT QNII memutus mitra usahanya PT Amoeba, tapi nyatanya tidak pernah dijalankan. Tapi juga APLI tidak pernah mengawasi lagi. dan anehnya sudah kami ingatkan kalau Amoeba masih bermain, tapi APLI juga belum mengambil langkah signifikan.

10. PT QN dan PT Amoeba sama sekali tidak ada kontrak sebagai mitra usaha. hanya pengakuan saja. (apakah hal ini sudah dicek oleh APLI).***