20
Sab, Jul
220 New Articles

Prioritaskan Penyelamatan Korban Banjir di Sejumlah Kabupaten

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN DPR RI)

Indonesia 24 Jam
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 12/4 -- Bencana banjir  melanda Kabupaten Demak (Jawa Tengah), Indramayu (Jawa Barat), Sidoarjo (Jawa Timur), Surabaya (Jawa Timur), dan Bandung (Jawa Barat), yang berdampak pada kondisi fisik dan psikis masyarakat, rusaknya infrastruktur, serta terhambatnya arus lalu lintas di kawasan industri.

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tim SAR Gabungan, bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) untuk terus melakukan upaya pertolongan kepada warga yang rumahnya terendam dengan prioritas pada penyelamatan jiwa, mempersiapkan tempat pengungsian bagi warga terdampak banjir, serta melakukan pendataan dan identifikasi kerugian akibat bencana tersebut.

 

"Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk terus memobilisasi pemberian dan penyaluran bantuan kemanusiaan agar kebutuhan para pengungsi dapat disalurkan tepat sasaran dengan memperhatikan informasi dan data yang sudah diverifikasi oleh pemerintah," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta Jumat (12/4/2019).

 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk siap siaga dalam menyediakan obat-obatan dan tenaga kesehatan guna mengantisipasi berbagai penyakit yang timbul dan dialami oleh para pengungsi, serta bersama Kemensos membuat klinik trauma  healing pasca bencana, guna membangun dan memulihkan kembali mental dan psikis korban terdampak banjir bandang.

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama BPBD bersama Pemda untuk segera membangun kembali rumah-rumah warga dan infrastruktur terdampak banjir dan membenahi tanggul-tanggul yang jebol, guna menata dan memulihkan kembali kehidupan para korban terdampak banjir, termasuk arus lalu lintas di kawasan industri.

 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) bersama Pemda untuk melakukan evaluasi dan kajian terkait penanganan banjir dengan melakukan mitigasi struktural, pembuatan tanggul, normalisasi sungai, serta rehabilitasi hutan dan lahan, mengingat urgensi dari rencana kerja pemerintah tersebut penting untuk segera dilaksanakan.

 

Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan perbaikan lahan melalui reboisasi terhadap hutan yang rusak dan daerah yang dilewati oleh sungai, untuk mengembalikan kondisi hutan dan lahan sehingga ke depannya mampu mencegah terjadi banjir dan tanah longsor.

 

 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk berkoordinasi terkait basis informasi yang digunakan oleh BMKG dalam menyebarkan informasi peringatan sistem pendeteksi dini (early warning system) kepada masyarakat yang berada di wilayah yang berpotensi terjadi bencana, melalui media cetak, siber, dan siaran, juga dapat melalui SMS broadcast

 

BMKG bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tetap menginformasikan kepada masyarakat mengenai curah hujan ataupun potensi terjadinya banjir, serta mengimbau masyarakat setempat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman yang telah disiapkan oleh pemerintah.

 

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), BNPB, dan BPBD untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan, yang dapat berpotensi menimbulkan bencana banjir maupun banjir bandang.

Mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama di sekitar sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai, baik sampah industri maupun sampah rumah tangga, dan tidak bermukim di bantaran sungai agar sungai dapat kembali sebagaimana fungsinya, demikian Ketua DPR. ***