Lakukan Pemetaan Seluruh Wilayah yang Sulit Akses atau Minim Air Bersih

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Indonesia 24 Jam
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 14/3 --- Rencana pemerintah dalam proyek penyediaan air bersih baru mencapai 76% dari target yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2019, serta kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di beberapa daerah masih kurang sehat. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komisi V DPR untuk dapat segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undangan Sumber Daya Air sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) agar  melakukan pemetaan terhadap wilayah yang sulit akses atau minim air bersih di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil, agar air bersih dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Ketua DPR juga mendorong Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Sumber Daya Air.

"Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR dan BPPSPAM untuk meningkatkan sarana, prasarana, dan kinerja seluruh PDAM, guna menunjang rencana pemerintah mencapai target layanan air bersih 100% pada tahun 2019," tambahnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memiliki perilaku hidup bersih dan sehat, serta mau membantu menjaga sumber-sumber air di lingkungan sekitar guna terhindar dari pencemaran.

Legislator Dapil VII Jateng (Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen) ini memberikan dorongan kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan inovasi dalam memperoleh air bersih yang disesuaikan dengan keadaan daerah di masing-masing wilayah, sebagai bentuk antisipasi jika terjadi krisis air bersih.

"Pemerintah agar menjamin setiap warga negara untuk memperoleh manfaat dari kekayaan alam Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"," demikian Ketua DPR. ***