Pernikahan Dini Meningkat, Ketua DPR: Tingkatkan Pengentasan Kemiskinan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Indonesia 24 Jam
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 13/3 -- Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) perempuan menikah sebelum usia 18 tahun rata-rata tidak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA ke atas, dibandingkan perempuan yang menikah diatas usia 18 tahun atau lebih.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat meminimalisir kemiskinan, mengingat kemiskinan merupakan salah satu sebab terjadinya pernikahan dini disamping faktor budaya.

"Komisi VIII DPR bersama Pemerintah/Kementerian dan lembaga terkait untuk segera bersama-sama melakukan pembahasan mengenai batasan usia perkawinan yang ideal bagi perempuan dan laki-laki, guna mencegah bertambahnya jumlah perkawinan dini di kalangan anak-anak," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (13/3/2019).


Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan usia anak,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kemensos bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan sekolah untuk melakukan penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak sehingga dapat merubah pola pikir orang tua, mengingat pada pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

"Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga dan memperhatikan pergaulan anak-anaknya, guna menghindari anak terjebak dalam pergaulan bebas yang sering menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah," demikian Ketua DPR. ***