27
Jum, Nov
196 New Articles

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 26/11-- Sanksi pidana bisa diterapkan kepada individu maupun komunitas yang menolak mengikuti tes dalam rangka penanggulangan Covid-19, baik tes cepat maupun tes usap berbasis reaksi berantai polimerase.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 26/11 -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan hasil survey Lembaga Riset CESPELS (Center for Social, Political, Economic and Law Studies) tentang pandangan masyarakat terkait Covid-19 yang dirilis pada Mei 2020. Menunjukkan tingginya tingkat kecemasan masyarakat, mayoritas responden merasa cemas (54,4 persen) dan sangat cemas (35,6 persen).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 23/11 -- Adanya kekhawatiran orang tua siswa terkait keputusan pemerintah pusat yang memperbolehkan kegiatan belajar-mengajar (KBM) tatap muka mulai Januari 2021, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Pemerintah Daerah, agar memperhatikan kekhawatiran orang tua siswa dengan memetakan terlebih dahulu daerah yang akan menerapkan KBM secara tatap muka, berdasarkan peta zonasi wilayah penyebaran Covid-19 dari Satgas Penanganan Covid-19, sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mempertimbangkan serta menetapkan keputusan KBM tatap muka secara tepat dan bijak.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 25/11-- Dibukanya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK 2021 sehingga membuka kesempatan bagi guru honorer menjadi PPPK,  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud berkomitmen dan serius dalam penyelenggaraan penerimaan PPPK 2021 tersebut, mengingat guru honorer yang lolos PPPK tahun 2019 saja masih banyak yang belum ditetapkan sebagai PPPK hingga saat ini.

 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 23/11 --- Izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization/EUA untuk vaksin Sinovac yang sedang uji klinis tahap tiga di Bandung akan keluar pada pekan ketiga atau keempat Januari 2021. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM, bersama Majelis Ulama Indonesia/MUI untuk mengkaji dan memastikan aspek kehalalan unsur vaksin tersebut.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 21/11 --  Kapasitas pemeriksaan spesimen Covid-19 di Tanah Air masih belum memenuhi standar dunia. Mengingat, Organisasi Kesehatan Dunia/WHO mematok standar pemeriksaan ideal, yakni 1 tes per 1000 populasi per pekan. Sehingga, dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, angka tes ideal di Indonesia adalah 267 ribu pemeriksaan per pekan.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 24/11 -- Kebijakan libur panjang pada akhir Oktober 2020 terbukti meningkatkan jumlah kasus Covid-19 hingga saat ini, dan kondisi tersebut juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan Pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan libur panjang pada akhir tahun 2020, dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, libur panjang dapat menyebabkan kenaikan kasus positif Covid-19.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 21/11 - Vaksin Covid-19  belum bisa dipastikan kapan akan tersedia untuk masyarakat, sementara wabah Covid-19 masih terus meningkat. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, agar  memberikan kepastian tentang vaksin Covid-19 yang masih dalam tahap uji klinis untuk digunakan kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan opini yang negatif.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 24/11-- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat terjadi peningkatan keterisian ruang ICU di rumah sakit di sejumlah daerah, antara lain Rumah Sakit (RS) di Banten, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengatasi permasalahan tersebut dengan meminta pimpinan rumah sakit  terutama rumah sakit rujukan untuk mengantisipasi keterisian ruang ICU tersebut, serta mendata secara menyeluruh dan berupaya meningkatkan kapasitas ruangan untuk pelayanan medis, khususnya di rumah sakit yang mengalami peningkatan keterisian ICU maupun ruang isolasi Covid-19.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 18/11 -- Terkait masih terjadi ketimpangan akses hak atas kesehatan bagi masyarakat Indonesia, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, Pemerintah melalui pemerintah daerah untuk menyampaikan dan mengajak seluruh masyarakat yang belum mengikuti program jaminan kesehatan nasional, serta berupaya meningkatkan mutu layanan kesehatan dalam program tersebut, di samping meminta Badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional untuk mewujudkan pemerataan akses kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, dan memastikan setiap warga Indonesia mendapatkan hak atas layanan kesehatan yaitu dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat/JKN-KIS.

Artikel Selanjutnya...