17
Sab, Apr
267 New Articles

Penyebaran Radikalisme Lewat Medos, Ketua MPR Minta Pemerintah Optimalkan Patroli Siber

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Hukum
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 6/4-- Terkait penyebaran paham atau ideologi radikalisme dan terorisme melalui media sosial dengan sengaja menyasar anak muda sebagai pengguna media sosial terbesar, khususnya di Indonesia, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan patroli siber di dunia maya, khususnya di media sosial untuk memblokir situs/akun yang menyebarkan paham radikal guna meminimalisir akun-akun medsos yang digunakan untuk menyebarkan informasi ataupun paham radikalisme.

"Meminta aparat untuk dapat menindak tegas oknum yang menjadi admin dan pelaku penyebaran paham atau ideologi teror, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Guna mencegah masyarakat, khususnya anak muda terpapar paham radikalisme maupun terprovokasi melakukan tindakan terorisme. Mengingat, kaum muda menjadi target penyebaran ideologi radikal," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Ketua MPR juga meminta BNPT bekerja sama dengan Kemkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindak dan memblokir adanya kelas-kelas online radikalisme dan terus mengawasi dengan tidak memberi ruang gerak bagi kelompok radikal di media online, serta mewaspadai munculnya generasi kelompok radikal hasil doktrinasi jarak jauh melalui kelas online dengan meningkatkan deteksi dini dan respons cepat terhadap akun, situs maupun konten yang terindikasi mengandung unsur radikal. Mengingat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin memudahkan dalam melakukan komunikasi dan penyebaran informasi.

"Meminta komitmen BNPT untuk terus berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran informasi radikalisme berbasis siber/online, mengingat tren saat ini teroris memanfaatkan ruang siber untuk perekrutan," jelasnya.

Ketua MPR juga meminta pemerintah untuk dapat membuat regulasi mengenai pendidikan untuk melawan paham radikalisme dan terorisme, sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar, serta selalu menanamkan nilai dan falsafah bangsa Indonesia yang merupakan antitesis dari ideologi terorisme. ****