31
Min, Mei
183 New Articles

Bamsoet Dukung Langkah Satgas Pangan Polri Cegah Panic Buying

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Hukum
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 24/3 -- Terkait dengan akan dibatasinya belanja bahan pokok di pasar-pasar retail modern untuk mencegah terjadinya panic buying atau pembelian berlebihan, yang dilakukan oleh Satuan Tugas/Satgas Pangan Polri, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

"Mendukung rencana Satgas Polri tersebut guna mencegah adanya perilaku panic buying yang dapat mengganggu stabilitas peredaran barang di lapangan, serta ketidakseimbangan antara pemasokan barang (supply) dan permintaan (demand)," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Ketua DPR RI 2014-2019 yang juga mantan Ketua Komisi III DPR RI mendorong kepada Pemerintah dan Satgas Pangan Polri agar dapat mensosialisasikan pengaturan pembatasan belanja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor B/1872/III/Res.2.1/2020/Bareskrim, bahwa terdapat empat bahan pokok yang akan terdampak aturan, yaitu beras dengan pembelian maksimal 10 kilogram, minyak goreng maksimal 4 liter, mi instan maksimal 2 dus, dan gula maksimal 2 kilogram, serta menyampaikan kepada masyarakat bahwa bahan pangan yang beredar di pasaran mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu panik.

"Mendorong agar Satgas Pangan Polri dapat terus menjaga kestabilan peredaran kebutuhan pokok di lapangan, dan mengawasi agar masyarakat bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bahan-bahan pokok tersebut," tambahnya.

Satgas Pangan Polri juga diminta agar mempertimbangkan untuk memperluas batasan belanja bahan pokok, tidak hanya terhadap empat kebutuhan pokok yang sudah disebutkan, melainkan untuk bahan pangan sayur mayur, cabai bawang, dan lainnya, mengingat perlunya menjaga kestabilan harga bahan-bahan pangan tersebut karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan.

"Mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar atau tidak rasional di luar kepentingan grosir," pungkasnya. ****