22
Sab, Feb
110 New Articles

Ketua MPR: Pantau Pergerakan WNI Teroris Pelintas Batas dan Eks ISIS

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Hukum
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 13/2-- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan perlunya antisipasi pemerintah terhadap potensi Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS menyelinap masuk ke Indonesia melalui negara bebas visa ataupun jalur ilegal setelah Pemerintah memutuskan menolak pemulangan WNI Eks kombatan ISIS, Ketua MPR.

"Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT, Badan Intelijen Negara/BIN bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan/Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri/Kemenlu untuk terus memantau pergerakan dari WNI teroris pelintas batas dan WNI eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya," kata Bamsoet dalam merespon isu-isu aktual di Jakarta, Kamis (13/2/2020).
 
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menyampaikan, pemerintah juga harus memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh pintu masuk ke Indonesia, seperti di Bandara dan Pelabuhan, khususnya dari negara bebas visa maupun jalur-jalur tikus, guna memberikan dan menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat, mengingat kepulangan WNI eks ISIS dikhawatirkan membawa virus terorisme baru bagi masyarakat Indonesia.

"Mendorong BNPT bersama pemerintah untuk terus mengupdate jumlah WNI yang berada di kamp-kamp pengungsian ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya agar didapat data valid tentang jumlah dan identitas WNI yang dianggap terlibat bergabung dengan ISIS, sebagai langkah pemerintah dalam mendeteksi kemungkinan WNI terduga teroris masuk ke wilayah Indonesia," tambahnya.

Pemerintah agar menjamin WNI terduga teroris, eks ISIS maupun kelompok teroris lainnya tidak masuk ke wilayah Indonesia, seperti dengan mencabut kewarganegaraan warga Indonesia yang terbukti bergabung dengan ISIS, serta melakukan langkah-langkah pencegahan dalam menghindari paham radikalisme masuk ke Indonesia. ****