839 ASN Koruptor Belum Diberhentikan, Ketua DPR Dukung Sanksi dari Pemerintah

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Hukum
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 7/5 -- Sanksi tegas disiapkan Pemerintah kepada pimpinan instansi yang tidak patuh karena masih adanya 839 Aparatur Sipil Negara (ASN) terpidana korupsi yang belum diberhentikan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung sikap Pemerintah yang akan menjatuhkan sanksi tersebut sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, baik sanksi berupa teguran, penghentian sementara hak-hak keuangan, hingga penghentian jabatan sementara.

"Komisi ASN agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menindak tegas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak taat karena melanggar UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,  mengingat batas waktu pemecatan ASN terpidana  korupsi adalah 30 April 2019 namun sampai sekarang belum tuntas," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ketua DPR juga memberikan dorongan kepada  Kemenpan RB agar bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk terus melakukan pembinaan terhadap ASN terutama terhadap sikap mental dan kepribadian sehingga didapat ASN yang berintegritas tinggi. ***