DPR Berkomitmen Dukung Pemerintah Berantas dan Cegah Terorisme

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Hukum
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 13/3 -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, DPR RI tetap berkomitmen dalam mendukung Pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme sesuai hukum positif yang berlaku. Penegasan ini menyikapi ditangkapnya terduga teroris Abu Hamzah yang merupakan anggota jaringan terduga teroris Putra Syuhada (PS) oleh Densus 88 Antiteror di Sibolga, Sumatera Utara (12/3) dan adanya aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh istri terduga teroris yang menyebabkan salah satu anggota Polisi terluka,

"Mendorong Kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut dan melakukan pendalaman terhadap jaringan teroris terkait, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar membantu Polri dalam menumpas jaringan terorisme, serta mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus berkoordinasi dalam mengantisipasi pergerakan terorisme.

"Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI (Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Intelijen Kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja dan kewaspadaan dengan mengantisipasi, mencegah serta menanggulangi pergerakan terorisme, terutama menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilu 2019, mengingat saat ini pergerakan terorisme bersifat sporadis," tambahnya.

Legislator dari Dapil VII Jateng (Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan  Kebumen) ini juga mendorong Komisi III DPR untuk segera membentuk Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan dalam upaya pemberantasan terorisme, sebagai amanat dari Undang-undang Antitrorisme.

"Mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal serta melaporkan ke aparat kepolisian apabila mengetahui adanya potensi pergerakan terorisme dan radikalisme," demikian Ketua DPR. ***