08
Rab, Apr
156 New Articles

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 6/4- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap terpilihnya Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun, semakin meningkatkan kualitas sistem peradilan. Sehingga bisa memberikan kepastian hukum, sekaligus menjamin keadilan masyarakat.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (LAW JUSTICE)

Jakarta 4/4 --  Terdapat 12 produk hukum Kejaksaan Agung yang diterbitkan selama masa pandemi COVID-19.  "Produk hukum tersebut dikeluarkan untuk menyesuaikan berbagai prosedur hukum dan sistem kepegawaian di Kejaksaan selama wabah covid-19,"  kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat memberikan arahan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang dilaksanakan melalui sarana konferensi video di rumah dinasnya, di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 10/3---  Sehubungan dihapusnya religiusitas dalam lima nilai di kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK, mengingat hal tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai dasar Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan dalam sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler, oleh karena itu semua bentuk regulasi yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, terlebih untuk regulasi yang berbentuk kode etik, sehingga Dewas harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat alasan penghapusan religiusitas tersebut.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 24/3 -- Terkait dengan akan dibatasinya belanja bahan pokok di pasar-pasar retail modern untuk mencegah terjadinya panic buying atau pembelian berlebihan, yang dilakukan oleh Satuan Tugas/Satgas Pangan Polri, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 10/3-- - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak umat Islam Indonesia terlibat aktif memberikan andil besar dalam menyelesaikan permasalahan intoleransi maupun diskriminasi, khususnya yang mengatasnamakan agama. Dalam The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050, yang dikeluarkan lembaga think tank asal Amerika Serikat PEW Research Center, memperlihatkan 87 persen atau sekitar 229.620.000 jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Menempatkan umat Islam di Indonesia sebagai yang terbesar di dunia.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 18/3 -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung dan memberikan apresiasi upaya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen. Pol. Firli Bahuri yang menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tetap memantau setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan pemerintah pusat maupun daerah untuk penanganan virus Covid-19. 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 3/3--  Hingga 28 Februari 2020, KPK mencatat dari total 358.900 kewajiban penyerahan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), baru 183.466 orang atau 51,12 persen yang melapor, sementara pejabat yang belum menyerahkan LHKPN mencapai 175.434 orang, sedangkan batas waktu penyetoran LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 28/2---- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan konstitusi UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, setiap gerak langkah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus selalu bersandarkan pada rujukan hukum, dengan menegakan prinsip-prinsip negara hukum.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 13/3-- Sehubungan dengan upaya mengantisipasi perkembangan virus Covid-19, negara Australia akan untuk menerapkan UU Biosekuriti di negaranya untuk melindungi negaranya dari masuknya virus Covid-19. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, memungkinkan bagi Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Perppu Biosekuriti mengingat kondisi penyebaran virus Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan dan World Health Organization (WHO) telah menetapkan virus tersebut sebagai pandemi global, dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa teknik pembentukan Perppu harus memenuhi kriteria "kegentingan yang memaksa."

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 27/2-- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) bekerjasama dengan MPR RI agar dalam salah satu pembekalan advokatnya bisa memasukan materi Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Selain memantapkan sinergi advokat dengan MPR RI, melalui kerjasama tersebut diharapkan bisa melahirkan advokat yang tak semata menjadi pendamping klien dalam sistem peradilan. Melainkan juga ikut serta dalam pembangunan hukum dan penjaga hak-hak konstitusional rakyat.

Artikel Selanjutnya...