Ketua DPR Minta Kementerian Terkait Rumuskan DIM RUU Masyarakat Hukum Adat

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Politik
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 11/2-- Belum disusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta kementerian terkait yang ditugaskan yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, untuk segera secara bersama untuk merumuskan Dim RUU Masyarakat Hukum Adat, agar segera dapat dibahas di DPR.

"RUU Masyarakat Adat merupakan amanat dari UUDN RI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat, dan memandatkan untuk menghadirkan Undang-Undang turunan khusus yang melindungi dan menghormati hak Masyarakat Adat," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Senin (11/2/2019). ***