Perhatikan Masalah Pokok dalam Pembahasan RUU Ekonomi Kreatif

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (NET)

Politik
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 24/1 -- Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif yang saat ini berada dalam tahap proses pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, agar Komisi X DPR RI bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Ekonomi Kreatif, serta Perbankan untuk lebih memerhatikan hal-hal yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan RUU Ekonomi Kreatif.

Antara lain: 1.    Skema permodalan, perkreditan bagi para pelaku usaha sektor ekonomi kreatif mengingat persoalan tersebut sering menjadi kendala bagi para pelaku usaha sektor ekonomi kreatif untuk mengembangkan usahanya;

2.    Kebijakan ekonomi kreatif mengenai konsep, sinkroninasi, dan pelatihan terutama mengedepankan inovasi terbaru pada sektor ekonomi kreatif mengingat sektor ekonomi kreatif memerlukan beragam inovasi dan ide kreatif guna mengembangkan kondisi perekonomian nasional agar lebih berdaya saing secara global;

3.    Dukungan kepada para pelaku usaha sektor ekonomi kreatif antara lain dengan menampung dan mempromosikan hasil produksi para pelaku usaha sektor ekonomi kreatif.

"Komisi X DPR RI juga diminta agar secara terbuka dan transparan dalam pembahasan RUU Ekonomi Kreatif guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam pembahasan RUU Ekonomi Kreatif," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (24/1/2019).


Pemerintah juga diminta serius berkomitmen dalam menyelesaikan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif  serta menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan RUU Ekonomi Kreatif mengingat pembahasan RUU tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara DPR RI dan Pemerintah, demikian Ketua DPR. ***