08
Min, Des
108 New Articles

DPR Targetkan Lima RUU Disahkan Jadi UU

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN DPR RI)

Politik
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 7/1 -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, DPR menargetkan lima RUU disahkan menjadi UU, pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019.


"Di bidang legislasi,  terdapat 33 (tiga puluh tiga) RUU yang masih dalam tahap pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I antara DPR dan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR, Pemerintah, maupun dari DPD." kata Bamsoet pada pidato Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Terkait dengan target lima RUU dijadikan UU, Ketua DPR menyebutkan kelima RUU itu antara lain RUU tentang Perkoperasian; tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; tentang Kebidanan; dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.


"Pimpinan Dewan mengharapkan komitmen dan kerja keras dari seluruh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan, bersama-sama dengan Pemerintah untuk merampungkan pembahasan RUU yang sudah ditetapkan untuk diselesaikan pada masa persidangan ini. Kita harus ingat, bahwa kinerja Dewan yang paling banyak disorot oleh rakyat adalah kinerja di bidang legislasi," kata Bamsoet.

Ditegaskan Ketua DPR, pimpinan  Dewan  akan selalu mencari solusi jika dalam pembahasan RUU terdapat hambatan dan kendala, baik yang datang dari Anggota, Fraksi-fraksi maupun dari pemerintah sendiri.

"Pimpinan Dewan akan mengawal dengan seksama setiap pembahasan RUU agar kualitasnya tetap terjaga, walaupun dikejar dengan target penyelesaian.  Kita sama sekali tidak menghendaki,  hanya karena ingin mengejar target, masalah kualitas pembahasan RUU lalu kita abaikan.  Sedikit-banyaknya judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan tolok ukur dari kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah," jelasnya.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kabumen ini juga menyebutkan, Pimpinan Dewan juga mengingatkan kita semua, agar UU yang diamanatkan oleh putusan MK untuk diamandemen, hendaknya dapat diprioritaskan, antara lain seperti, UU di bidang pengelolaan sumber daya alam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan.  

"Kita juga mempunyai pekerjaan rumah untuk segera menyelesaikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat," sebutnya. *******