17
Sab, Apr
267 New Articles

BPKH Harus Upayakan Biaya Haji 2021 tidak Naik

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid

Politik
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 7/4 -- Wakil Ketua MPR yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan kenaikan biaya haji baru isu. Spekulasi kenaikan ongkos naik haji (ONH) merupakan usul Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam rapat tertutup dengan Komisi VIII DPR RI. 

Usulan tersebut, ujarnya, belum diputuskan karena Komisi VIII masih akan mebahasnya dengan pemangku kepentingan lainnya. Sekalipun demikian Hidayat meminta BPKH agar kreatif mencari terobosan supaya biaya haji 2021 tidak mengalami kenaikan.

Yang dapat dilakukan, katanya,   antara lain melalui penempatan dana kelolaan pada investasi yang aman dan menguntungkan. Hal  itu sudah disampaikan oleh Anggota Panja Haji dari Fraksi PKS di Komisi VIII DPR RI, agar membantu jemaah haji dengan tidak menaikkan biaya haji 2021. 

Menurut Hidayat,  kenaikan ONH dipastikan bakal memberatkan masyarakat di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi. “Kenaikan biaya haji hanya isu, dam belum merupakan keputusan dengan DPR. Itu hanya satu usulan alternatif dari berbagai skema biaya haji yang ada dan masih terus dibahas bersama DPR. Fraksi PKS akan memperjuangkan agar biaya haji 2021 tidak naik dan tidak memberatkan masyarakat calon jemaah haji,”  kata Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu juga meminta BPKH untuk mengkaji ulang skema keuangan haji 2021 yang diusulkan. Berdasarkan perhitungannya bersama tim di Fraksi PKS, jika biaya haji meningkat 50% sehingga menjadi Rp98,6 juta per jemaah, serta pihak Arab Saudi hanya mengizinkan 30% dari kuota haji Indonesia, untuk memastikan pemberlakuan protokol kesehatan, BPKH kemungkinan hanya akan mengeluarkan sekitar Rp4 triliun dari nilai manfaat untuk menjaga agar beban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tetap/berada di kisaran angka Rp36 juta. 

Artinya, lanjut Hidayat,  tidak harus menaikkan biaya haji atau memberatkan calon haji. Angka tersebut masih mungkin ditanggung oleh BPKH, karena BPKH mendapatkan akumulasi nilai manfaat selama dua tahun sekitar Rp15 triliun. Subsidi nilai manfaat Rp4 triliun juga masih sesuai dengan rencana strategis BPKH sebagaimana yang disampaikan kepada DPR RI pada September 2020.

Di sisi lain Hidayat meminta  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) proaktif membantu persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2021 sesuai keputusan rapat Komisi VIII  pada 5 Maret lalu. Salah satunya, Kemenkes harus mengupayakan pelaksanaan tes swab bagi calon jemaah haji dimasukkan ke dalam skema APBN sebagaimana kebijakan tes swab selama ini yang didistribusikan ke seluruh Puskesmas di Indonesia. 

Menurut Hidayat, hal itu sangat dimungkinkan mengingat anggaran kesehatan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional  2021 naik 300% sehingga mencapai Rp176,4 triliun. Kenaikan anggaran tersebut salah satunya diperuntukkan bagi kegiatan testing. Calon jamaah haji, ujarnya, memiliki hak untuk mendapatkannya, sehingga tidak menambah biaya yang harus ditanggung calon jemaah haji. 

“Pemerintah melalui BPKH, Kemenkes, dan juga Kementerian Agama seharusnya bisa bersama-sama mengupayakan biaya haji tidak naik atau memberatkan calon jemaah haji di tahun 2021. Calon jemaah haji sudah ikhlas menunda keberangkatan selama satu tahun. Jangan lagi dikecewakan dengan kenaikan biaya yang tentu sangat memberatkan mereka. Sebaliknya, calon jemaah haji pasti akan sangat berterima kasih kepada pemerintah dan BPKH dan mendoakan dengan khusyuk, bila bisa diberangkatkan tahun ini dengan sehat, selamat, dan tanpa kenaikan biaya haji,” pungkas Hidayat. ***