19
Kam, Sep
124 New Articles

Tepis Pernyataan Airlangga Soal Munas, Bamsoet: Munaslub 2016 Bulan Maret, Mei Rapimnas Golkar Calonkan Jokowi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Politik
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 12/8-- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berkelit telah menunda-nunda Munas Golkar, dengan berkilah bahwa sejak 2004 Munas selalu dilaksanakan bulan Desember.

 

Dikutip Detik com,  Senin (12/8/2019), saat ditemui di Istana Negara, Airlangga mengatakan, "Jadi Golkar dari zamannya, itu 2004 di bulan Desember, Pak Aburizal di bulan Desember, Pak JK (Jusuf Kallad) di bulan Desember. Jadi kita mengikuti mekanisme yang ada."

Namun pernyataan Airlangga, terbantahkan oleh penegasan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang menyatakan pelaksanaan Munas 2016 itu bulan Maret.

"Dan Kita semua tahu Munaslub 2016 bulan Maret di mana Pak SN menang. Mei 2016 Rapimnas Golkar memcalonkan Pak Jokowi sebagai Capres," sebut Wakil Koordinator Bidang Pratama Bambang Soesatyo, mengkonfirmasi Senin (12/8/2019) malam.

Politisi Golkar ini sebelumnya menyebut ada sebagian kelompok di partai berlambang pohon beringin yang ingin menunda-nunda agenda-agenda penting partai. Salah satunya adalah munas.

"Hari-hari ini, target yang ingin dicapai Partai Golkar pada pilkada itu praktis belum menjadi kepedulian semua elemen partai. Sebab, sekarang ini, semua elemen Partai Golkar, utamanya sekelompok orang di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, memanfaatkan seluruh waktu dan tenaga untuk menunda-nunda pelaksanaan rapat pleno yang menjadi kebutuhan mutlak Partai, rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah nasional (munas) hingga bulan Desember 2019," ujar Bamsoet kepada wartawan, Senin (12/8).

Bamsoet menyebut ada beberapa oknum elite di DPP Partai Golkar yang perlu diingatkan karena mereka cenderung malah fokus mempertahankan kekuasaan. Padahal, menurutnya, jika ingin mewujudkan ambisi besarnya itu, Golkar harus mampu mengelola waktu dengan efektif, harus ada alokasi waktu untuk memperkuat sinergi dengan semua daerah.

"Mau tak mau, DPP Golkar harus segera mengajak dan menggerakkan kepedulian semua pengurus dan simpatisan di daerah terhadap Pilkada 2020. DPP Golkar jangan sampai terjebak pada semata-mata sibuk menunda-nunda munas untuk mempertahankan penguasaan atas pengelolaan partai. Perilaku beberapa oknum elite DPP seperti itu tidak akan produktif. Karena meraih hasil maksimal di Pilkada 2020 itu juga penting," sebutnya.***