Disdukcapil agar Imbau Masyarakat Lakukan Rekam Data KTP-el

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Politik
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 14/3 -- Data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menunjukkan adanya 4.231.823 warga yang belum memiliki KTP-el, 2 juta di antaranya berada di daerah pedalaman, seperti di Papua dan Papua Barat yang mengakibatkan terancam hak pilihnya dalam Pemilu 2019.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Disdukcapil bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk berperan aktif mengimbau masyarakat untuk melakukan pengurusan rekam data KTP-el, sebagai persyaratan untuk mengikuti Pemilu 2019.

"Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Disdukcapil di setiap daerah untuk terus melakukan pendataan/kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap warga yang belum memiliki KTP-el secara menyeluruh, agar warga dapat segera melakukan perekaman KTP-el sehingga bisa menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019, mengingat KTP-el sebagai syarat sah memilih bagi setiap warga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (14/3/2019).


Kemendagri agar meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam memperbaiki sistem ataupun sarana dan prasarana perekaman KTP-el, agar perekaman KTP-el dapat berjalan sesuai target.

Kepolisian RI melalui Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk turut mengamankan jalannya proses perekaman KTP-el di daerah Papua guna menjamin kelancaran proses perekaman dan menghindari potensi terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata.

"Mendorong Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dapat segera mencari dan memberikan solusi kepada masyarakat yang belum memiliki KTP-el sampai hari pemungutan suara, sehingga masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilihnya," demikian Ketua DPR. ***