21
Sen, Okt
107 New Articles

Syamsul Rizal: Polemik Partai Golkar, Tak Etis Menyeret Nama Besar Presiden

Logo Partai Golkar

Partai Politik
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 3/7-- Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal menegaskan bahwa Pilpres sudah selesai, sengketa di MK juga sudah selesai, semua elemen bangsa sudah menerima hasil dari proses demokrasi itu. Sepatutnya DPP Partai Golkar kembali berpikir bagaimana melakukan konsolidasi politik baik secara internal maupun secara eksternal. 

“Dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai, sebaiknya Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto segera melaksanakan rapat pleno sebagai bentuk konsolidasi internal dalam rangka mempersiapkan agenda Rapimnas Partai dan lain lain. Rapim juga inikan amanat AD/ART partai,” tegas Syamsul dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Selain dalam kapasitas  sebagai ketua umum Partai Golkar saat ini, kita tahu bahwa Airlangga juga masih sebagai pembantu presiden. "Oleh karena itu saya juga berpendapat agar sebaiknya Airlangga Hartarto segera kembali fokus menyelesaikan tugas - tugas negara yang tersisa karena tak lama lagi pemerintahan Pak Jokowi periode pertama akan berakhir," tambahnya.

Diungkapkan, memang sulit kalau seorang ketua umum partai juga melekat dalam dirinya memegang jabatan publik, apalagi kita tahu bahwa jabatan eksekutif itu adalah penyelenggara UU. Di dalam Partai Golkar itu kalau secara strukrur ada wakil - wakil ketua, ada juga korbid - korbid. Kalau ketua umum berhalangan karena kapsitasnya juga sebagai pembantu presiden, tugas - tugas pokok partai yang lainkan bisa didelegasikan ke wakil-wakil ketua atau korbid sesuai tupoksinya, sehingga roda organisasi itu terus bergerak dan tidak stagnan. 

"Saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa sumber masalah terjadinya polemik partai usai Pileg dan Pilpres saat ini, karena secara elektoral kursi Partai Golkar memang berkurang signifikan. Demikian juga dari sisi parliamentary threshold suara Golkar juga drastis turun. Oleh karenanya jangan salah kalau kemudian timbul riak- riak di internal, karena ini adalah masalah partai yang sangat mendasar. Bukan masalah dukung mendukung atau suka tidak suka dan lain-lain," tambahnya.

Ditegaskan, "Sebagai pengurus DPP Partai Golkar saya secara pribadi juga merasa bahwa kepengurusan saat ini memang gagal dan bukan dalam arti kegagalan Airlangga secara personal tetapi kegagalan secara kolektif DPP Partai Golkar.  Maksud saya paling tidak kepemimpinan  DPP Partai Golkar saat ini dapat mempertahankan perolehan suara dan kursi yang pernah disumbangkan saat periode Pak Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum pada pemilu tahun 2014 silam. Saat inikan tidak, malah kurangnya sangat jauh dari apa yg dijanjikan Ketum Airlangga dengan target 110 Kursi itu."

Diungkapkan pula, "Mengenai pernyataan Rizal Malarangeng yang menyebutkan 'Bambang Soesatyo lupa diri' menurut saya pernyataan ini tak jauh beda dengan pernyataan seorang anak TK yg baru belajar nyanyi. Pantasnya Bung Rizal harus berterima kasih kepada Bamsoet yang kritis terhadap kondisi Golkar yang saat ini sedang mengalami keterpurukan termasuk keterpurukan perolehan suara dan kursi Partai Golkar di DKI akibat dari kegagalan kepemimpinan Bung Rizal Malarangeng dalam memimpin Partai Golkar  DKI saat ini.” 

Sekali lagi, tambah Syamsul, "Saya  tegaskan bahwa Pesta Demokrasi sudah selesai. Golkar secara organisasi sudah memberikan kontribusi politik kepada Presiden Jokowi untuk periode kedua. Untuk itu, saya meminta kepada Presiden Jokowi melalui timnya untuk evaluasi juga hasil - hasil perolehan suara capres di setiap partai pengusung.”


Dijelaskan, "Kita juga harus paham bahwa selain Pak Jokowi  sebagai Capres, sampai saat ini Pak Jokowi juga masih berstatus sebagai Presiden RI yang patut  dijaga kewibawaannya. Karena itu saya juga menyarankan agar oknum DPP Partai Golkar siapa pun itu tidak boleh lagi menarik nama besar presiden ke dalam polemik partai saat ini. Apalagi mengembangkan pernyataan presiden yang multitafsir seolah-olah Presiden Jokowi mendukung salah satu kandidat yaitu Airlangga dalam  sebuah polemik satu partai politik yaitu Golkar, jelas akan merusak etika kenegaraan."

Terkait penempatan jabatan publik, itu hak prerogarif presiden yang diatur dalam UUD 1945 dan siapa pun yang jadi ketua umum Partai Golkar ke depan sudah ada mekanismenya dalam AD/ART. "Hentikan politisasi pernyataan Presiden merestui siapa atau seseorang karena tugas seorang presiden bukan merestui seseorang menjadi Ketua Umum Partai melainkan tugas Presiden yang utama adalah menjalankan perintah UUD 1945. Teruslah berdinamika karena dengan dinamikalah Partai Golkar yang kita cintai akan makin kuat. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan menjadikan perbedaan sebagai perpecahan," tegas Syamsul.***