Kaji Mendalam Rencana Pelarangan Ekspor CPO dari Indonesia oleh Parlemen Uni Eropa

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN DPR RI)

Eropa
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 9/4 -- Terkait dengan sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia yang akan berdampak bagi sekitar 20 juta petani sawit Indonesia ataupun warga yang bekerja di usaha perkelapasawitan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag), khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mengkaji secara mendalam rencana pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dari Indonesia oleh Parlemen Uni Eropa.

"Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI agar melakukan upaya diplomasi parlemen ke Komite Lingkungan, Kesehatan Publik, dan Keamanan Pangan Parlemen Eropa atau Uni Eropa yang melarang ekspor CPO dari Indonesia guna membatalkan rencana pelarangan tersebut, mengingat diskriminasi sawit tersebut berdampak pada sosial ekonomi negara.

"Kemendag bersama Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dapat memiliki strategi nasional dalam menghadapi serangan terhadap komoditas kelapa sawit di pasar internasional," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Kementan dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta pabrik-pabrik yang memproduksi CPO untuk memperbaiki kualitas kelapa sawit sesuai dengan standar internasional, seperti melakukan program peremajaan tanaman sawit (replanting) yang dapat meningkatkan hasil produksi kelapa sawit agar dapat bersaing dalam pemasaran CPO, demikian Ketua DPR. ***