Ketua DPR: Selidiki dan Usut Tuntas Jual Beli Data Pribadi Nasabah

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN DPR RI)

Jasa
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 13/5 -- Investigasi Kompas  menemukan adanya jual beli data pribadi nasabah dengan harga yang bervariasi, yang dilakukan oleh kalangan tenaga pemasaran kartu kredit dan pegawai bank, baik secara langsung maupun secara online.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama  Kepolisian untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan mengusut tuntas hasil investigasi tersebut, serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat agar menimbulkan efek jera, mengingat kasus tersebut dapat berdampak luas dan sangat merugikan masyarakat.

"Kemenkominfo agar melakukan upaya-upaya pencegahan guna menghindari berulangnya kasus serupa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Ketua DPR juga mendorong Perbankan untuk melakukan evaluasi dan pembaharuan sistem, terutama yang berhubungan dengan data nasabah, guna mencegah pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan data nasabah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Pemerintah agar meminta kepada seluruh masyarakat, terutama kepada nasabah bank, pengguna kartu kredit, dan pelaku industri, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyimpanan dan perlindungan terhadap data hasil transaksi bisnis maupun data yang diberikan secara langsung kepada tenaga pemasaran maupun pegawai bank, guna memastikan data tersebut tepat peruntukkannya sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

"Kemenkominfo agar memperkuat proteksi terhadap server jaringan maupun server data, aplikasi, dan penyimpanan data yang digunakan oleh nasabah bank, pengguna kartu kredit, serta pelaku industri, dengan cara memperbarui perangkat keras (hardware) dan lunak (software) serta menyiapkan sumber daya manusia yang berintegritas guna mencegah terjadinya kebocoran data," kata Bamsoet.

Pemerintah agar mengingatkan nasabah bank, pengguna kartu kredit, serta pelaku industri, bahwa dalam melakukan transaksi secara online harus memperhatikan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemenkominfo juga diminta bersinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat dari peretas, di samping memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara melindungi data, jaringan dan aplikasi.

Mendorong pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji dan merumuskan draf RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Mengimbau masyarakat untuk tidak dengan mudah percaya kepada orang lain dan tidak dengan mudah untuk memberikan data-data pribadi, terutama kepada pihak-pihak yang tidak jelas kepentingannya," demikian Ketua DPR. ***