OJK Perlu Edukasi Masyarakat Terkait Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Jasa
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 11/3 -- Sebanyak 803 penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi diblokir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena dinilai beroperasi secara ilegal. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong OJK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dalam melakukan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi memperhatikan hal penting seperti transparansi informasi layanan, pungutan biaya administrasi, dan tata cara penagihan guna menghindari kerugian.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), OJK bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) agar melakukan seleksi yang ketat terhadap pemberian izin operasi penyedia pelayanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk menghindari praktik rentenir berkedok penyedia layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Ketua DPR juga mengimbau masyarakat agar sebelum melakukan pinjam-meminjam uang melalui jasa layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi agar benar-benar selektif melalui jasa peminjaman yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. ***