Cegah Korban, Beri Tanda Pembatas Bekas Lubang Tambang Batu Bara

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (NET)

Pertambangan & Energi
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 18/12 -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong  Pemerintah Daerah bersama Kepolisian memberikan tanda pembatas pada lubang galian bekas tambang. Juga diimbau,  warga sekitar untuk tidak mendekati lubang galian tersebut mengingat sudah banyak korban tenggelam dan air yang ada berada di tambang tersebut tidak layak untuk irigasi sawah sangat berbahaya bagi kesehatan apabila digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.


Penegasan ini terkait dengan banyak korban yang tenggelam di bekas lubang tambang batu bara yang mencapai 32 orang dalam kurun waktu 2011-2018 di Samarinda dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, akibat lubang bekas tambang yang tidak ditutup oleh perusahaan tambang.

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Pemerintah Daerah agar  memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menutup lubang bekas tambang yang sudah tidak terpakai, dan meminta perusahaan untuk segera bertanggung jawab dengan menutup lubang tambang tersebut," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (18/12).

Ditambahkan, kewajiban perusahaan menutup lubang tersebut sebagaimana tercantum PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 21 bahwa perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi lahan bekas tambang paling lambat 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tambang dan mensosialisasikan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik kepada perusahaan-perusahaan tambang, agar area tambang tetap terjaga dengan baik, saat kegiatan pertambangan berlangsung dan setelah tidak ada kegiatan pertambangan.

"Mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pemerintah Daerah dan Dinas ESDM untuk meningkatkan pengawasan dan lebih selektif dalam memberikan izin pembukaan lahan baru untuk usaha pertambangan," demikian Ketua DPR. ****