Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)
Jakarta 1/3 --- Terkait dengan tingkat kepatuhan perusahaan tambang yang rendah dalam menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) atau gubernur, yaitu terdapat 61 persen dari 2.579 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) belum melakukan penempatan dana jaminan (data Publish What You Pay/PYWP Indonesia), Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendesak para pemegang IUP untuk segera memenuhi kewajibannya dalam menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana tercantum pada Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Pasal 22 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara.
