25
Jum, Sep
246 New Articles

Ketua MPR Dorong Pemerintah Rumuskan Protokol Manajemen Krisis untuk Sektor Urgen dan Vital

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Keuangan
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 9/6-- Terkait perlu dibuatnya berbagai protokol manajemen krisis guna menghadapi ancaman yang dapat berpotensi melumpuhkan ketahanan nasional, sehingga Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat, dikarenakan hingga saat ini protokol krisis yang sudah dibuat hanya protokol manajemen krisis keuangan yang diatur dalam UU No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah agar segera merumuskan berbagai protokol manajemen krisis untuk sektor-sektor urgen dan vital yang berpotensi dapat mengganggu dan mengancam ketahanan nasional, sehingga Indonesia siap apabila ancaman tersebut benar-benar terjadi.

"Pemerintah agar dalam merumuskan protokol manajemen krisis dapat memperhatikan penyebab dan dampak suatu ancaman berskala besar yang dapat direspons secara sistematis, terukur, memiliki arah yang jelas, komprehensif, dan signifikan, yang didasarkan kepada kemampuan suatu daerah," kata Bamsoet.


Ketua MPR juga mendorong pemerintah dalam merumuskan protokol manajemen krisis juga memperhatikan infrastruktur dan sumber daya pendukung yang harus dipersiapkan, beserta anggaran yang dibutuhkan, sesuai kemampuan dari keuangan negara.


"Pemerintah agar membuat proyeksi atau hipotesa yang akurat dari protokol manajemen krisis tersebut, beserta mekanisme kinerja lembaga yang terlibat, sehingga ke depannya diharapkan protokol tersebut dapat meminimalisir potensi kerugian maupun kerusakan yang lebih besar," pungkasnya. ***