09
Kam, Jul
192 New Articles

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 9/7--- Terkait serapan anggaran penanganan Covid-19 hingga saat ini baru sebesar Rp340 miliar dari total Rp25,7 triliun yang disetujui Menteri Keuangan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera membelanjakan anggaran penanganan Covid-19 yang sudah disetujui tersebut, dan institusi terkait juga mempersiapkan administrasi yang diperlukan guna pencairan dana kesehatan kepada kementerian keuangan untuk mempercepat proses realisasi ke institusi terkait dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 secara riil tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar penanganan Covid-19.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 8/7 -- Perlunya anggaran tambahan dalam rangka pemulihan ekonomi sektor pertanian pasca pandemi Covid-19, yaitu penambahan pagu anggaran sebesar Rp 10 triliun pada 2021, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan juga DPR RI untuk mendukung tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pertanian agar seluruh keperluan di sektor pertanian dapat memadai dan dapat mendukung program ketahanan pangan, dengan meningkatkan produksi pertanian agar menghasilkan pangan yang berkualitas.

Menkeu Sri Mulyani

Jakarta 8/7--  Perubahan harga rupiah atau redenominasi termasuk yang diusulkan Menkeu Sri Mulyani dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024. "RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi). Urgensi pembentukan: menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah," tulis Kemenkeu dalam PMK-nya yang dikutip Selasa (7/7/2020).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta 2/7-- Sehubungan dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan Pemerintah sebesar Rp695,2 triliun, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan Gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 untuk bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam merealisasikan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan, agar penanganan percepatan penanggulangan Covid-19 di Indonesia berhasil dengan baik, dan meminimalisir terjadinya tindak korupsi.

Artikel Selanjutnya...