Ketua DPR Dorong Kemenperin Kaji Mendalam Tutupnya 19 Industri Tekstil

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Industri
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 11/2 -- Biaya operasional (upah pekerja dan pengelolaan limbah) yang dialami industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan  persaingan produk impor yang tinggi, mengakibatkan 19 industri TPT tutup dan 24.000 orang kehilangan pekerjaan. Merespon hal ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Perindustrian untuk mengkaji secara mendalam penyebab ditutupnya 19 industri TPT di Jawa Barat dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi kesulitan yang dialami industri TPT saat ini, guna menghindari adanya pelaku industri tekstil yang menutup usahanya.

"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Pemerintah daerah, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar membantu memberikan solusi atas ketidakmampuan perusahaan dalam memberikan upah tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menjadi penengah atas permasalahan penggajian antara buruh dan pengusaha industri TPT," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Legislator dari Dapil VII Jateng ini juga memberikan dorongan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memberikan batasan jumlah produk tekstil impor yang masuk ke Indonesia, guna menghindari banjirnya produk tekstil impor di pasaran yang menyebabkan jatuhnya harga tekstil produksi dalam negeri.

"Kemenperin agar  memberikan dukungan kepada industri TPT yaitu berupa memberikan kemudahan bagi investor dalam hal regulasi untuk berinvestasi dalam industri TPT," tambahnya.

Ketua DPR juga mendorong Kemendag untuk membuka kerja sama perdagangan dengan negara lain guna membuka pasar ekpor baru untuk hasil produksi tekstil.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan bantuan dan bimbingan teknis pembuatan tempat pengelolaan limbah, agar pelaku industri tekstil tidak langsung membuang limbah yang belum diolah ke sungai dan berdampak pada pencemaran lingkungan," demikian Ketua DPR. ***