19
Kam, Sep
124 New Articles

Ketua DPR Dorong Kemenkeu dan SPS Bicarakan Perlunya Keringanan Pajak

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Industri
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 15/8 -- Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat untuk memperjuangkan ”Bebas Pajak bagi Pengetahuan” (No Tax for Knowledge) belum direspon juga oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kemenkeu bersama Direktorat Jenderal Pajak duduk bersama dengan SPS untuk membicarakan perlunya hasil produk dari perusahaan pers (seperti surat kabar) dan perusahaan penerbitan (seperti buku) diberikan keringanan pajak.

"Mengingat produk perusahaan pers dan penerbitan dianggap sebagai komoditas yang strategis bagi pembangunan manusia," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (15/8/2018).

Pemerintah menurut Bamsoet, perlu memperluas implementasi bebas pajak bagi pengetahuan (No Tax for Knowledge), di antaranya dengan menambah jenis buku-buku yang mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk PPN untuk bahan baku seperti kertas, tinta, dan alat-alat lainnya yang telah menambah biaya produksi.

"Mengimbau Pemerintah yang saat ini menargetkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempertimbangkan pemberian perluasan kertas yang dibebaskan PPN, sehingga proses pencetakan buku yang berkualitas dapat dilakukan secara lebih masif," demikian Ketua DPR. ***