19
Kam, Sep
124 New Articles

Segera Tetapkan Harga Acuan Pembelian Garam di Tingkat Petambak

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI)

Industri
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 31/7---- Terkait anjloknya harga garam rakyat kualitas I yang kini menjadi Rp400- Rp500 per kilogram dari harga garam rakyat pada Juli 2018 yang masih Rp1.850 per kilogram, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera menetapkan harga acuan pembelian garam di tingkat petambak seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Sehingga dapat menjaga stabilitas harga garam rakyat sesuai dengan UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, mengingat tren harga garam terus turun dan dikhawatirkan makin rendah saat panen raya," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar  meminta industri pengolah garam untuk berkomitmen menyerap garam rakyat serta melakukan inovasi sehingga garam rakyat yang diserap dapat menjadi garam yang berkualitas ekspor, sehingga dapat diserap oleh Industri pengolah makanan.

Pemerintah agar segera membenahi tata niaga dengan memasukkan garam sebagai komoditas strategis serta meminta untuk menetapkan Harga Pembelian Pokok (HPP) garam guna melindungi produsen dalam negeri.

Mengimbau petani garam agar aktif dalam kegiatan perkoperasian garam, sehingga petani garam dapat terlindungi dari para tengkulak, terutama pada saat proses produksi garam dan penetapan harga pasar garam, serta agar koperasi dapat membeli hasil panen petani garam guna menghindari penimbunan garam oleh para tengkulak.

"Mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) untuk memberikan bimbingan teknik kepada para petambak garam dalam rangka meningkatkan kualitas produksi serta menyukseskan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) guna meningkatkan kesejahteraan petani garam sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada garam," demikian Ketua DPR. ***