DPR Gelar Rapat Tim Perumus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Ketua DPR Bambang Soesatyo KUMPARAN

ASATUNEWS.CO.ID –Terkait dengan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pada hari ini Rabu, 23 Mei 2018 pukul 10:15 WIB bertempat di Ruang Panja Gedung Nusantara II Paripurna Lantai 2 DPR RI sedang digelar Rapat Tim Perumus Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan oleh Pimpinan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

“Pimpinan DPR mengharapkan agar seluruh masyarakat dapat mengakses media sosial DPR RI (facebook.com/DPRRI) untuk menyaksikan berjalannya rapat tersebut, ” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Politisi Partai Golkar ini sebelumnya menegaskan beberapa frasa krusial dalam RUU Terorisme yang menjadi perdebatan sudah berhasil mendapatkan titik temu. Diharapkan paling lambat akhir Mei ini RUU Terorisme bisa disetujui dalam sidang paripurna DPR RI.

“Minggu ini Pansus RUU Terorisme mulai melakukan berbagai rapat, baik internal maupun bersama pemerintah. Hal-hal yang belum sinkron akan segera kita sinkronkan. Saya yakin RUU Terorisme bisa disetujui sebelum matahari terbenam di akhir bulan Mei,” ujar Bamsoet Senin (21/05/18).

Bamsoet meyakinkan masyarakat bahwa proses dua tahun pembahasan RUU Terorisme tidak akan sia-sia. DPR selalu berupaya agar bisa memperbaiki kekurangan atau melakukan reformulasi yang lebih baik terhadap keberadaan UU Terorisme.

“Saya memberikan jaminan berjalannya prinsip due process of law dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme. Penguatan terhadap peran aparat penegak hukum akan dibarengi dengan adanya pengawasan yang berimbang serta memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban,” papar Bamsoet.

Bamsoet menjamin RUU Terorisme tidak akan dijadikan alat politik bagi penguasa untuk membungkam lawan politiknya. Pembahasan RUU Terorisme pun dilakukan dengan spirit kepentingan nasional.

“Saya jamin RUU Terorisme tidak akan dijadikan alat politik bagi penguasa untuk membungkam lawan politik atau mereka yang kritis. Pasal demi pasal yang tertulis didalamnya telah melampaui berbagai kajian mendalam melibatkan banyak pihak, dari mulai akademisi, organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, aparat hukum, maupun lainnya. Sehingga UU yang dihasilkan benar-benar demi kepentingan nasional,” ujar Bamsoet. (**)

207 total views, 1 views today