Keuangan

Data, Awasi, dan Selektif Pemberian Izin Usaha Investasi

Ketua DPR Bambang Soesatyo SUARA

Jakarta 17/7 (Asatunews.co.id) — Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi XI DPR mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pendataan, meningkatkan pengawasan terhadap seluruh usaha investasi, dan lebih selektif dalam pemberian izin operasional terhadap kegiatan investasi, guna meminimalisir kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat, serta dalam rangka menghadapi pasar global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Respon Ketua DPR ini terkait dengan total kerugian akibat kecurangan investasi ilegal pada periode 2007-2017 mencapai Rp 105,7 triliun dengan potensi korban hingga jutaan orang (data dari Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan).

“Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian untuk melakukan penindakan tegas terhadap entitas yang terbukti melakukan kegiatan usaha investasi tanpa izin, mengingat para pelaku merupakan orang-orang yang pernah menjalankan investasi ilegal dengan nama lain dan perusahaan lain,” kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui informasi tentang kegiatan investasi ilegal, terutama jika investasi tersebut menawarkan hasil atau keuntungan yang tidak wajar di kalangan masyarakat. (**)

226 total views, 3 views today

To Top